Jakarta - Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imi-Pas), Agus Andrianto telah menunjuk empat pelaksana tugas (Plt.) pejabat eselon I di Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imi-Pas). Hal tersebut perlu dilakukan untuk mempercepat proses pelaksanaan masa transisi di Kementerian Imi-Pas.

Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Hukum dan Kerja Sama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), Hantor Situmorang mengatakan dalam proses pembentukan suatu instansi atau lembaga yang baru, terdapat banyak aspek yang harus dipenuhi. Salah satu aspek tersebut adalah administrasi dan manajemen dalam mempersiapkan sumber daya untuk kelancaran operasional organisasi.

Berdasarkan pembentukan kementerian negara dan pengangkatan menteri negara Kabinet Merah Putih periode Tahun 2024-2029, perlu dilakukan penataan sementara guna menjaga keberlangsungan tugas dan fungsi pada Kementerian Imi-Pas sebagai kementerian yang baru. “Perlu dilakukan cepat dalam mempersiapkan kelengkapan organisasi, apalagi menyangkut hal-hal yang bersifat penting dan strategis sesuai dengan maksud pembentukan Kementerian Imi-Pas,” kata Hantor, Kamis (24/10/2024) malam.

Nantinya, selain melaksanakan tugas kedinasan sehari-hari pada jabatan eksisting, keempat pejabat tersebut juga ditugaskan untuk melaksanakan tugas dan fungsi sementara sebagai Plt. sampai dengan diterbitkannya Peraturan Presiden tentang Kementerian/Lembaga dan ditunjuknya pejabat yang definitif.

Adapun keempat pejabat tersebut adalah Asep Kurnia yang ditunjuk sebagai Plt. Sekretaris Jenderal Kementerian Imi-Pas, Y. Ambeg Paramarta sebagai Plt. Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Ibnu Chuldun sebagai Plt. Inspektur Jenderal, dan Saffar Muhammad Godam sebagai Plt. Dirjen Imigrasi.

Saat ini, Asep Kurnia bertindak sebagai Staf Ahli Menteri Hukum dan HAM Bidang Penguatan Reformasi Birokrasi, sedangkan Y. Ambeg Paramarta menjabat Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kemenkumham, Ibnu Chuldun (Staf Ahli Menteri Hukum dan HAN Bidang Politik dan Keamanan), dan Saffar Muhammad Godam (Direktur Izin Tinggal Keimigrasian).

“Penunjukan Plt ini sudah sesuai ketentuan yang berlaku, juga berdasarkan pertimbangan kapasitas, profesionalitas, dan kompetensi sebagai pejabat eselon I yang diberikan amanah mengawal proses transisi dan memudahkan koordinasi yang ditunjuk oleh pimpinan Kementerian Imi-Pas,” ujar Hantor di kantor Kemenkumham, Kuningan, Jakarta.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung, Dodot Adikoeswanto memimpin Apel dalam Rangka Operasi Gabungan Laut Tim Pengawasan Orang Asing di Pelabuhan Panjang. Operasi Gabungan yang dihadiri Kepala Divisi Keimigrasian, Tato Juliadin Hidayawan ini bersama Jajaran Keimigrasian dan Pemasyarakatan Provinsi Lampung; juga dihadiri PT. Pelni Regional 2 Panjang; Kesyahbandatan dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Panjang; Bea dan Cukai Bandar Lampung; BKK Kelas I Panjang; Lanal Lampung; BAIS TNI Lampung; KSKP; Polsek Panjang.

Dalam amanatnya Kakanwil menyampaikan bahwa pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing sangat diperlukan guna mengantisipasi hal-hal yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara serta merupakan wujud upaya penegakan hukum. Operasi Gabungan ini dilakukan dalam rangka pengawasan keberadaan dan kegiatan orang asing di Pelabuhan Laut Panjang sebagai upaya memperketat pengawasan orang terhadap orang asing guna meminimalisir indikasi pelanggaran keimigrasian. Kegiatan ini sebagai langkah awal antisipasi ancaman masuknya orang asing secara illegal. “Dengan adanya kerjasama yang baik antara berbagai instansi, seperti TNI AL, Polairud, KSOP serta instansi lainnya dapat mengoptimalkan pengawasan, pemeriksaan, pemantauan dan pengendalian terhadap lalu lintas orang asing yang keluar atau masuk wilayah Indonesia.” Ujar Dodot. Operasi Gabungan ini diharapkan dapat menjadi salah satu bukti nyata pengawasan orang asing oleh TIMPORA kota Bandar Lampung dalam menjaga keamanan serta melakukan penegakan hukum dalam menciptakan situasi kondusif di wilayah Lampung. Kegiatan dilakukan dengan peninjauan kapal secara langsung oleh Kepala Kantor Wilayah dan TIMPORA Bandar Lampung.

Brussel, Belgia - Pemerintah Indonesia telah menyelesaikan proses naturalisasi dua atlet sepak bola, Mees Victor Joseph Hilgers dan Eliano Johannes Reijnders. Keduanya resmi menjadi Warga Negara Indonesia (WNI) setelah menjalani upacara pengambilan sumpah dan janji setia di Belgia, Senin (30/9/2024).

Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU), Cahyo Rahadian Muzhar, menegaskan bahwa naturalisasi merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memperkuat Tim Nasional (Timnas) Indonesia dalam menghadapi berbagai agenda internasional, termasuk Kualifikasi Piala Dunia 2026.

"Naturalisasi adalah mekanisme strategis yang kami ambil untuk memperkuat SDM olahraga nasional. Melalui kebijakan ini, kita dapat menggaet atlet-atlet berkualitas yang memiliki potensi besar untuk berkontribusi mengharumkan nama Indonesia di kompetisi internasional," jelas Cahyo saat memimpin pengambilan sumpah di Kedutaan Besar RI di Belgia. Cahyo mengatakan naturalisasi ini akan memberikan dampak langsung bagi Timnas Indonesia di babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Timnas dijadwalkan akan melawan Bahrain dan Tiongkok pada tanggal 10 dan 15 Oktober 2024 mendatang. Keduanya diharapkan mampu mentransfer pengetahuan dan pengalaman berharga dari kompetisi Eropa, tempat mereka berkarier saat ini. Hilgers adalah bek tengah yang bermain untuk FC Twente di Eredivisie Belanda. Sementara itu, Reijnders menjadi bek sayap yang memperkuat PEC Zwolle.

"Hilgers dan Reijnders diharapkan membawa metode latihan dan pola pikir profesional yang dapat memberikan pengaruh positif bagi pemain muda lokal di Indonesia," ujarnya. Kehadiran Hilgers dan Reijnders akan memperkuat lini belakang Timnas Indonesia dan meningkatkan asa untuk lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Mereka juga diproyeksikan akan turut serta dalam sejumlah turnamen besar lainnya, seperti ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 dan AFC Asian Cup 2027. Selain itu, pemerintah ingin Tim Nasional Indonesia semakin kompetitif di ajang internasional dan mencapai target jangka panjang, yaitu masuk peringkat 100 besar FIFA dan 10 besar Asia.

Ia menambahkan bahwa naturalisasi Hilgers dan Reijnders merupakan bagian dari strategi besar pemerintah untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045, dimana Indonesia diharapkan menjadi bangsa maju, mandiri, dan berdaya saing global, termasuk di bidang olahraga.
"SDM unggul adalah kunci daya saing. Naturalisasi atlet ini merupakan langkah untuk menciptakan tim nasional yang lebih solid, berpengalaman, dan mampu bersaing di level internasional," lanjut Cahyo. Dalam kesempatan ini, Cahyo menyampaikan apresiasi atas dukungan semua pihak yang terlibat dalam proses naturalisasi ini, mulai dari pemerintah, DPR RI, hingga masyarakat pecinta sepak bola di tanah air. "Kolaborasi yang kuat antara berbagai pihak adalah kunci sukses dari selesainya proses naturalisasi ini. Kami berharap bergabungnya Mees Hilgers dan Eliano Reijnders akan semakin memajukan prestasi sepak bola Indonesia," pungkasnya.

Bandar Lampung - Diselenggarakan di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandar Lampung, John Paul Fillino (Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandar Lampung) membuka Rapat Koordinasi Tim Pengawasan Orang Asing Tahun 2024. Selasa (01/10)
Rapat ini dihadiri oleh Kepala Bidang Intelijen dan Penindakan Divisi Keimigrasian Kanwil Kemenkumham Lampung,M. Ridwan sebagai narasumber serta para instansi dan/atau Lembaga terkait yang berada di Kota Bandar Lampung (Bais TNI, KODIM 0410 Bandar Lampung, Polres Bandar Lampung, Kesbangpol, Disdukcapil, Dinas Pariwisata,serta Disnaker).
Dalam rapat tersebut, membahas seputar masalah keimigrasian, mengenai keluar masuknya warga negara asing di wilayah kota Bandar Lampung, serta pertukaran informasi keimigrasian lainnya.
Dalam sambutannya, John Paul Fillino menekankan pentingnya kolaborasi antara instansi dan lembaga dalam pengawasan orang asing untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Laporan Intelijen Imigrasi berbasis AI ini dirancang untuk memanfaatkan teknologi dalam menganalisis data dan meningkatkan efektivitas pengawasan.
Selaku narasumber, Kabid Inteldakim, M. Ridwan menjelaskan bahwa dengan menggunakan teknologi AI, proses pemantauan terhadap orang asing akan menjadi lebih akurat dan cepat. Hal ini diharapkan dapat mendeteksi potensi risiko dengan lebih baik dan mendukung tindakan preventif yang lebih efisien.Inovasi ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengawasan terhadap keberadaan orang asing di wilayah Lampung.
Rapat ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat sinergi antar instansi dalam menjalankan pengawasan orang asing di wilayah Lampung, serta memastikan penerapan teknologi modern dalam mendukung tugas-tugas keimigrasian.